http://OrcaBroadNews.com (BANGKA BELITUNG) — Munculnya informasi mengenai adanya skema atau ketentuan yang mengharuskan perusahaan smelter memberikan support sekitar 30 persen produksi timah kepada PT Timah Tbk menuai perhatian pelaku usaha dan masyarakat pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Jika benar terdapat kewajiban tersebut, publik perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai dasar hukum, mekanisme, serta tujuan penerapannya. Sebab, kebijakan yang menyangkut distribusi bahan baku timah antarperusahaan harus memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip persaingan usaha, tata kelola pertambangan, maupun ketentuan perizinan pertambangan mineral dan batubara.
Jangan Sampai Ada Kebijakan Tanpa Dasar Hukum
Dalam regulasi pertambangan, kegiatan pengolahan dan pemurnian memang memiliki aturan tersendiri. PP Nomor 25 Tahun 2024, misalnya, mengatur bahwa pengolahan dan/atau pemurnian dapat dilakukan oleh badan usaha lain dengan kriteria tertentu, termasuk kepemilikan saham pemegang IUP secara langsung atau tidak langsung paling sedikit 30 persen dan tidak dapat terdilusi. Ketentuan tersebut perlu dibedakan dengan anggapan bahwa terdapat kewajiban menyerahkan 30 persen produksi kepada PT Timah.
Artinya, angka 30 persen dalam regulasi tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai kewajiban setiap smelter untuk menyetorkan 30 persen produksi timahnya kepada PT Timah.
Karena itu, jika memang ada kebijakan baru mengenai support 30 persen tersebut, pemerintah dan pihak terkait perlu membuka dasar hukumnya kepada publik.
PT Timah Memang Membutuhkan Pasokan
Persoalan pasokan bahan baku bagi PT Timah bukan isu baru.
Pada 2025, PT Timah menyampaikan bahwa Smelter TSL Ausmelt Furnace miliknya yang memiliki kapasitas besar belum beroperasi secara optimal karena keterbatasan pasokan. Saat itu, realisasi pemanfaatan kapasitas disebut baru sekitar 30 persen. PT Timah kemudian mendorong kerja sama dengan tambang mitra untuk meningkatkan pasokan bijih timah.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pasokan untuk menjaga keberlangsungan smelter memang nyata.
Namun, kebutuhan pasokan tidak boleh kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan yang membatasi atau memaksa pelaku usaha lain tanpa dasar hukum yang jelas.
Jangan Sampai Merugikan Smelter dan Penambang
Apabila benar terdapat kewajiban support 30 persen kepada PT Timah, maka sejumlah pertanyaan penting harus dijawab.
Pertama, siapa yang menerbitkan kebijakan tersebut?
Kedua, apa dasar hukum yang digunakan?
Ketiga, apakah kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh smelter atau hanya smelter tertentu?
Keempat, bagaimana penentuan harga pembelian timahnya?
Kelima, apakah smelter tetap memiliki kebebasan melakukan transaksi dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan?
Dan yang tidak kalah penting, bagaimana mekanisme tersebut berdampak terhadap harga yang diterima penambang dan pelaku usaha lokal?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk menjaga rantai pasok justru menciptakan ketidakadilan baru di tingkat penambang maupun perusahaan smelter.
UU Minerba Harus Menjadi Rujukan
Saat ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah berlaku sejak 19 Maret 2025. UU tersebut antara lain memperkuat kebijakan hilirisasi dan tata kelola pertambangan mineral dan batubara.
Karena itu, setiap kebijakan mengenai penguasaan, pengolahan, pembelian maupun distribusi bahan baku timah harus ditempatkan dalam kerangka regulasi Minerba yang berlaku.
Pemerintah Diminta Terbuka
Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan memberikan penjelasan resmi apabila memang terdapat skema support 30 persen produksi timah kepada PT Timah.
Publik tidak ingin muncul persepsi bahwa smelter swasta dipaksa menjadi pemasok tertentu tanpa dasar hukum yang transparan.
Sebaliknya, jika kebijakan tersebut memang memiliki landasan hukum dan merupakan bagian dari penataan tata niaga timah nasional, maka dasar hukum, mekanisme, harga, serta pengawasannya harus disampaikan secara terbuka.
Sebab, tujuan utama penataan pertambangan seharusnya bukan hanya menjamin pasokan bagi industri, tetapi juga memastikan kepastian hukum, persaingan usaha yang sehat, peningkatan nilai tambah, penerimaan negara, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.
“Jangan Sampai Penataan Justru Melahirkan Persoalan Baru”
Masyarakat Bangka Belitung tentu mendukung upaya pemerintah membenahi tata kelola timah dan memastikan seluruh produksi berasal dari kegiatan yang legal.
Namun, setiap kebijakan harus dilakukan secara transparan, adil dan berdasarkan aturan hukum yang jelas.
Jika benar terdapat kewajiban support 30 persen kepada PT Timah, pemerintah perlu segera menjelaskan apakah skema tersebut merupakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, kesepakatan bisnis, penugasan negara, atau hanya kebijakan operasional tertentu.
Dengan demikian, tidak muncul spekulasi bahwa seluruh smelter harus memberikan sebagian produksinya kepada PT Timah tanpa dasar hukum.
Pertanyaannya sederhana: 30 persen itu dasar hukumnya apa, siapa yang mewajibkan, kepada siapa kewajiban tersebut berlaku, dan bagaimana mekanisme harganya?
Suporting 30% adalah skenario untuk mengaburkan upaya presiden Prabowo dalam pemberantasan Ilegal Mining. Atau ada apa dengan PT timah .
Publik berhak mendapatkan jawaban yang terang agar tata kelola timah di Bangka Belitung benar-benar berjalan berdasarkan hukum dan memberikan manfaat yang adil bagi negara, perusahaan, penambang, dan masyarakat.
Apakah Ini bentuk Bentuk Perampokan Modern, VOC Jaman Now atau Bagaimana menurut saudara????
Mahasiswa Pascasarjana Institut Pahlawan 12—Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP)
Ketua DPD HNSI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Ridwan
