Cybernews Kementerian KKP menerima usulan HNSI BABEL terkait Rencana Pengerukan dan Pengelolaan Alur Pelayaran Masuk PPN Sungailiat.
Kementerian KKP pada hari ini telah melaksanakan rapat pembahasan usulan HNSI BABEL berkenaan dengan Rencana Pengerukan dan Pengelolaan Alur Pelayaran Masuk PPN Sungailiat. Rapat yang dipimpin oleh Katimja AKP4 Marezo berlangsung selama 2 jam sejak 10.10 sd 12.10 WIB sangat baik dan saling tukar pendapat. Marezo menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 2 minggu terakhir pihak KKP telah melakukan serangkaian pertemuan dengan pihak DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PT Timah, pada prinsipnya semua bertujuan baik agar bagaimana permasalahan yang di Muara Jelitik bisa terselesaikan dengan baik. Saat ini terkesan bahwa KKP dianggap menghalangi aktifitas penambangan timah di Muara Jelitik. Yang terpenting adalah bagaimana melakukan aktifitas penambangan sesuai kaidah kajian lingkungan sehingga dapat meminimalisir dampak sedimentasi terhadap kolam pelabuhan dan muara sebagai alur pelayaran masuk PPN.
Lebih lanjut yang disampaikan oleh Ketua DPD HNSI BABEL, Ridwan, prinsipnya saran dan masukan yang disampaikan ke KKP lebih mendorong kepada agar KKP bisa membuat Peraturan Menteri tentang Tatacara Pengerukan Dan Reklamasi Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Perikanan dan Peraturan Menteri tentang Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Material Hasil Kerja Keruk sebagai turunan PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, kami benar-benar meminta kepada KKP agar bisa membuat peraturan menteri yang dimaksud, dan kami meyakini jika aturan tersebut dibuat maka aktifitas penambangan oleh pemilik IUP Timah akan bisa berdampingan dengan aktifitas pelayanan jasa kepelabuhanan perikanan oleh PPN Sungailiat. Menurut Ridwan sebenarnya tidak perlu menjadi polemik terkait rencana penambangan yang dilakukan oleh PT Timah dan mitra selama aktifitas tersebut tidak menyebabkan kendala bagi kegiatan keluar masuk kapal nelayan.
“saya pikir PT Timah sudah memiliki kajian lingkungan yang komprehensif didalam dokumen lingkungannya bagaimana mengatasi dampak lingkungan atas penambangan tersebut.
HNSI BABEL tidak dalam kapasitas memberikan rekomendasi dukungan teknis untuk kegiatan penambangan di WKOPP PPN Sungailiat, namun hanya saja secara moril kami tetap menyampaikan untuk mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan Pelayaran khususnya kapal-kapal nelayan di wilayah tersebut.
“Kesimpulan akhir dari rapat tadi bahwa apa yang disampaikan dan diusulkan oleh HNSI BABEL sangat di apresiasi oleh KKP dan akan segera ditindaklanjuti ke Menteri KKP. Kami sangat berterima kasih kasih kepada pihak HNSI BABEL yang telah menyampaikan saran dan solusi yang didasari kajian sederhana yang berilmu, dan ini akan Segera kami tindaklanjuti ke pimpinan, sebagai mitra KKP, kami memberikan apresiasi dan harapan besar kepada HNSI BABEL untuk membantu mengawal pembangunan dan pengembangan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak lupa Pihak KKP juga kembali mengundang untuk hadir pada tanggal 6 Maret 2025 dalam rangka ikut serta pertemuan yang mengundang Pemkab Bangka, Provinsi dan DPRD Kepulauan Bangka Belitung, PT Timah di Kementerian KKP”demikian ujar Marezo mengakhiri pertemuan.