PANGKALPINANG, cyber-broadnews.com โ Kondisi keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang tengah menjadi sorotan. Dalam rapat evaluasi kinerja fisik dan keuangan APBD April 2026 yang digelar di Ruang Rapat Bappeda, Senin (18/5/2026), terungkap kas daerah Pemkot Pangkalpinang saat ini disebut hanya tersisa sekitar Rp6 hingga Rp10 miliar.
Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan fiskal daerah, terutama menghadapi APBD Perubahan 2026 di tengah rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi.
Sebagai langkah untuk menambah pemasukan daerah, Pemkot Pangkalpinang berencana mempercepat penjualan aset berupa rumah dinas guru. Sedikitnya lebih dari 100 unit rumah dinas guru disiapkan untuk dilepas dengan target pendapatan mencapai Rp7 miliar.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Budiyanto, meminta seluruh proses administrasi penjualan aset tersebut segera dipersiapkan agar dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
โJangan sampai tidak terlaksana. Persiapan penjualan rumah dinas guru yang berjumlah lebih dari 100 unit untuk segera dipersiapkan administrasinya,โ tegas Budiyanto dalam rapat evaluasi tersebut.
Dalam kesempatan itu, Budiyanto juga menyoroti rendahnya kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai target pendapatan daerah. Realisasi retribusi jasa usaha disebut baru mencapai sekitar 13,8 persen, sementara beberapa sektor perizinan dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
Ia bahkan menyebut selama ini kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah masih bertumpu pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan.
โHampir semua OPD belum memenuhi target. Selama ini yang bekerja hanya Rumah Sakit Umum dan Dinas Kesehatan. Yang lain ke mana?โ ujarnya.
Di sisi lain, upaya efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas yang mengacu pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri disebut baru menghasilkan efisiensi sekitar Rp1 miliar. Nilai tersebut dinilai belum cukup untuk menopang kebutuhan fiskal daerah.
Kondisi semakin berat setelah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 disebut hampir habis digunakan untuk menopang APBD Induk 2026.
Kini, Pemkot Pangkalpinang dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah rendahnya pendapatan dan terbatasnya sumber pembiayaan. Penjualan aset daerah pun menjadi salah satu opsi yang ditempuh untuk menjaga keberlangsungan program pemerintahan dan pelayanan publik.
