http://CyberBroadNews.com PANGKALPINANG โ Menanggapi pemberitaan dan perhatian masyarakat terkait pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagai salah satu persyaratan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Penanggung Jawab Gerai Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi, Rusdy, menyampaikan klarifikasi mengenai mekanisme pelayanan, tenaga pemeriksa, hingga biaya yang dikenakan kepada pemohon.
Rusdy menjelaskan, pemeriksaan kesehatan jasmani dan pemeriksaan psikologi merupakan bagian dari persyaratan penerbitan SIM. Pemeriksaan kesehatan jasmani meliputi sejumlah aspek yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam berkendara, antara lain penglihatan, pendengaran, kondisi fisik, tekanan darah, serta kondisi anggota gerak.
Sementara pemeriksaan psikologi merupakan bagian dari aspek kesehatan rohani yang mencakup kemampuan kognitif, psikomotorik, dan kepribadian pemohon.
Menurutnya, penerapan mekanisme pelayanan satu pintu pada dasarnya ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat agar pemeriksaan kesehatan dan psikologi dapat dilakukan dalam satu alur pelayanan.
โKonsep satu pintu bukan berarti seluruh pemeriksaan dilakukan oleh satu pihak. Pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi tetap merupakan dua layanan profesional yang berbeda, dengan tenaga pemeriksa dan tanggung jawab profesional masing-masing,โ jelas Rusdy.
Ia mengatakan, mekanisme tersebut juga dimaksudkan untuk mendukung integrasi data hasil pemeriksaan dengan sistem yang terhubung ke Korlantas. Data pemohon dan hasil pemeriksaan diproses melalui sistem yang terintegrasi dan selanjutnya terhubung dengan aplikasi SIM.
Dengan sistem tersebut, kata Rusdy, proses administrasi dan verifikasi persyaratan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
โJadi, satu pintu lebih kepada pengaturan alur pelayanan agar masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan dan psikologi secara mudah, terkoordinasi dan efisien dalam satu lokasi,โ ujarnya.
Rusdy juga menjelaskan mengenai tenaga profesional yang melakukan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan psikologi, psikolog yang memberikan layanan merupakan psikolog yang telah memenuhi persyaratan dan memperoleh rekomendasi melalui mekanisme pembinaan atau rekomendasi fungsi psikologi Polri.
Demikian pula dengan pemeriksaan kesehatan. Dokter yang melakukan pemeriksaan merupakan dokter yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan serta memperoleh rekomendasi dari fungsi kedokteran dan kesehatan kepolisian.
โUntuk pemeriksaan psikologi, ketentuan yang berlaku memang mensyaratkan psikolog di luar Polri yang melakukan pemeriksaan psikologi SIM memperoleh rekomendasi dari fungsi psikologi Polri,โ kata Rusdy.
Terkait biaya pemeriksaan yang mencapai Rp240.000, Rusdy menjelaskan bahwa nominal tersebut merupakan akumulasi biaya pemeriksaan kesehatan sebesar Rp60.000 dan pemeriksaan psikologi sebesar Rp180.000.
Ia menegaskan, biaya tersebut bukan semata-mata untuk mendapatkan surat keterangan, melainkan merupakan biaya atas layanan pemeriksaan yang diberikan oleh tenaga profesional sekaligus kebutuhan operasional dalam penyelenggaraan layanan.
โBiaya tersebut antara lain mencakup jasa profesi tenaga pemeriksa, jasa tenaga atau karyawan pendukung, pemeliharaan dan pengelolaan aplikasi atau sistem, serta biaya utilitas operasional seperti listrik, jaringan internet dan kebutuhan operasional lainnya,โ jelasnya.
Menurut Rusdy, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan aspek kesehatan dan psikologis yang relevan dengan keselamatan seseorang ketika mengemudikan kendaraan.
Karena itu, ia menegaskan bahwa proses pemeriksaan bukan sekadar formalitas untuk memperoleh surat keterangan sebagai kelengkapan administrasi SIM.
โBiaya yang dibayarkan pemohon merupakan biaya layanan pemeriksaan kesehatan dan jasa layanan profesi pemeriksaan psikologi beserta kebutuhan operasional yang mendukung terselenggaranya layanan tersebut,โ ujarnya.
Rusdy juga menegaskan bahwa hasil pemeriksaan psikologi tidak ditentukan berdasarkan keinginan pemohon maupun kepentingan pihak tertentu.
โHasil diberikan berdasarkan proses pemeriksaan kesehatan dan interpretasi psikologis sesuai dengan data yang diperoleh,โ tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya berupaya menjaga profesionalitas, objektivitas, serta kerahasiaan data pribadi dan hasil pemeriksaan setiap pemohon. Seluruh proses pemeriksaan, kata dia, dilaksanakan dengan mengacu pada prosedur dan standar profesi yang berlaku.
โKami menghargai perhatian, kritik dan masukan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menjaga profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan layanan pemeriksaan psikologi dan kesehatan SIM,โ pungkas Rusdy.
