PANGKALPINANG, cyber-broadnews.com โ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Komitmen tersebut terlihat saat dirinya menyambut langsung kedatangan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, di Gedung Terminal VIP Bandara Depati Amir Pangkalpinang, Rabu (20/5/2026).
Kedatangan Menteri Hukum disambut hangat oleh Gubernur Hidayat Arsani bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam prosesi penyambutan, Gubernur menyematkan destar atau topi adat khas Bangka serta mengalungkan kain cual sebagai simbol penghormatan dan kebanggaan terhadap budaya lokal Bumi Serumpun Sebalai.
Momentum kunjungan kerja Menteri Hukum tersebut dinilai menjadi langkah strategis memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat, mudah, dan merata bagi masyarakat.
โKehadiran Bapak Menteri Hukum ke Bangka Belitung merupakan momentum besar bagi kita semua. Pemerintah Provinsi bersama Forkopimda siap bersinergi dan mengawal penuh seluruh rangkaian agenda ini, khususnya dalam menyukseskan program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan keadilan masyarakat,โ ujar Hidayat Arsani.
Usai penyambutan, Gubernur Hidayat Arsani bersama Menteri Hukum dijadwalkan meresmikan 393 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan se-Kepulauan Bangka Belitung di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur.
Program Posbankum menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memperluas akses bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kecil dan kelompok rentan. Kehadiran Posbankum di tingkat desa dan kelurahan diharapkan mampu memangkas jarak, biaya, dan hambatan masyarakat dalam memperoleh konsultasi maupun perlindungan hukum.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Posbankum bukan hanya tempat pelayanan hukum, tetapi juga ruang dialog masyarakat untuk menyelesaikan persoalan secara damai dan kekeluargaan.
โBudaya musyawarah dan persaudaraan yang hidup di tengah masyarakat Bangka Belitung merupakan kekuatan penting dalam membangun layanan hukum yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat,โ kata Supratman saat peresmian Posbankum di Pangkalpinang.
Menurut Supratman, pembentukan Posbankum merupakan bagian dari implementasi program prioritas nasional dalam memperkuat reformasi hukum dan memperluas akses keadilan hingga ke tingkat akar rumput. Secara nasional, pemerintah mencatat telah terbentuk lebih dari 83 ribu Posbankum di seluruh Indonesia.
Ia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama pemerintah kabupaten/kota yang dinilai berhasil membangun kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa pembentukan 393 Posbankum di Babel merupakan hasil sinergi antara Kanwil Kemenkum Babel, pemerintah daerah, aparat desa dan kelurahan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Gubernur Hidayat Arsani menegaskan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan terus mendorong pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan bebas pungutan liar. Menurutnya, kehadiran Posbankum harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa yang selama ini kesulitan memperoleh pendampingan hukum.
โPosbankum ini harus menjadi tempat pengaduan, pelayanan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Kita ingin masyarakat kecil mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang mudah dijangkau,โ tegasnya.
Menteri Hukum bahkan menyebut Bangka Belitung sebagai miniatur penegakan hukum di Indonesia karena masyarakatnya dikenal menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung berharap pelayanan hukum semakin dekat dengan masyarakat serta mampu menciptakan keadilan sosial yang merata hingga ke pelosok desa.
