http://CyberBroadNews.com (SUNGAILIAT) โ Aktivitas pertambangan di kawasan Muara Air Kantung, Sungailiat, Kabupaten Bangka, kembali menjadi sorotan. Keberadaan aktivitas tambang di kawasan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum karena berada di wilayah yang juga terdapat Pos TNI AL dan Pos Polair.
Ketua DPD HNSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Ridwan, S.PKP, meminta Kapolres Bangka untuk melakukan penertiban dan pengawasan secara tegas terhadap aktivitas tambang yang berada di kawasan Muara Air Kantung.
โKami meminta kepada Kapolres Bangka agar turun langsung dan menertibkan aktivitas tambang di Muara Air Kantung. Di kawasan tersebut sudah ada Pos TNI AL dan Pos Polair. Jangan sampai keberadaan pos aparat hanya menjadi simbol, tetapi aktivitas yang berpotensi mengganggu kepentingan masyarakat dan nelayan justru terus berlangsung,โ ujar Ridwan.
Menurutnya, Muara Air Kantung merupakan kawasan yang sangat strategis bagi aktivitas nelayan. Kondisi muara yang terganggu dapat berdampak langsung terhadap keselamatan pelayaran, akses keluar-masuk kapal nelayan, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
HNSI meminta aparat tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi memastikan setiap kegiatan pertambangan yang berlangsung di kawasan tersebut memiliki legalitas, izin, serta memenuhi ketentuan keselamatan dan lingkungan.
โKalau memang ada izin, silakan diperiksa apakah kegiatan di lapangan sesuai dengan izin yang diberikan. Kalau tidak memiliki izin atau ditemukan pelanggaran, kami meminta agar segera ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku,โ tegasnya.
Ridwan juga meminta adanya sinergi antara Polres Bangka, Polair, TNI AL, pemerintah daerah, dan instansi teknis terkait untuk melakukan pemeriksaan bersama di lapangan.
โNelayan membutuhkan kepastian. Jangan sampai mereka yang setiap hari mencari nafkah di laut justru harus berhadapan dengan persoalan akibat aktivitas tambang di wilayah muara. Kami mendukung aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, profesional dan transparan,โ katanya.
HNSI menegaskan bahwa pihaknya tidak anti terhadap investasi maupun kegiatan usaha, namun seluruh aktivitas ekonomi harus tetap memperhatikan aturan hukum, keselamatan pelayaran, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat nelayan.
โKami berharap Kapolres Bangka segera merespons aspirasi ini. Jangan menunggu sampai terjadi persoalan yang lebih besar. Penertiban sejak awal jauh lebih baik daripada membiarkan masalah berkembang dan merugikan masyarakat,โ pungkas Ridwan.
