BALUN IJOK, BANGKA BELITUNG – Program cetak sawah seluas kurang lebih 193 hektare di wilayah Balun Ijok menjadi sorotan publik. Kegiatan yang mulai dikerjakan pada awal November 2026 tersebut kini menimbulkan sejumlah pertanyaan, terutama mengenai keterlibatan kelembagaan petani, transparansi pelaksanaan proyek, serta pengawasan dari pihak dinas terkait.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, program cetak sawah tersebut telah terbentuk sejak tahun 2016 dan diarahkan menjadi salah satu program pengembangan lahan pertanian di Kabupaten Bangka. Sementara pekerjaan fisik di lokasi dilaporkan mulai berjalan pada awal November 2026 dengan menggunakan sejumlah alat berat.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat dua kelompok tani yang disebut terlibat, yakni Kelompok Tani Air Nyiur Pandang Sejahtera dengan ketua berinisial APD dan Kelompok Tani Nyiur Melambai dengan ketua berinisial OSR.
Namun, di tengah berlangsungnya pekerjaan cetak sawah yang mencakup lahan cukup luas tersebut, muncul persoalan serius mengenai koordinasi dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) setempat.
Seorang narasumber kepada awak media mengungkapkan bahwa kegiatan proyek yang sedang berjalan diduga tidak pernah disampaikan atau disosialisasikan kepada Gapoktan setempat.
Padahal, menurut narasumber, keberadaan Gapoktan semestinya menjadi bagian penting dalam koordinasi kegiatan pembangunan pertanian, terlebih program tersebut menyangkut lahan seluas 193 hektare dan kepentingan petani di wilayah setempat.

“Seharusnya Gapoktan mengetahui adanya kegiatan tersebut dan dilibatkan. Jangan sampai pekerjaan sudah berjalan, tetapi Gapoktan justru tidak mendapatkan pemberitahuan,” ungkap narasumber.
GAPOKTAN R MENGAKU TIDAK DILIBATKAN
Untuk mendapatkan keterangan yang berimbang, awak media melakukan konfirmasi kepada pihak Gapoktan berinisial R melalui sambungan telepon WhatsApp.
Dalam keterangannya, R menyampaikan bahwa dirinya selaku Gapoktan di wilayah tersebut mengaku tidak dilibatkan dalam kegiatan cetak sawah yang sedang berjalan.
Bahkan, menurut R, dirinya tidak mendapatkan pemberitahuan dari pihak kelompok tani maupun dari dinas terkait mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut.
R juga mempertanyakan mengapa Gapoktan tidak mendapatkan informasi dan tidak dilibatkan dalam koordinasi, sementara kegiatan pembangunan pertanian tersebut sudah berjalan di wilayahnya.
Pernyataan Gapoktan ini menjadi perhatian karena munculnya perbedaan informasi antara pihak yang mengetahui kegiatan dengan kelembagaan petani setempat.
Jika benar tidak ada koordinasi, maka hal tersebut patut menjadi bahan evaluasi bagi pihak dinas maupun pelaksana kegiatan.
Sebab, program pembangunan pertanian seharusnya tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga memperhatikan transparansi, koordinasi, pembinaan, dan kepentingan petani sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan program tersebut.
PPL IDR AKUI MENGETAHUI KEGIATAN, SOAL GAPOKTAN DISEBUT TERGANTUNG KELOMPOK TANI
Awak media kemudian melakukan konfirmasi kepada petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berinisial IDR melalui sambungan WhatsApp.
Saat ditanyakan apakah dirinya mengetahui adanya kegiatan proyek cetak sawah di Balun Ijok, IDR membenarkan bahwa dirinya mengetahui kegiatan tersebut.
Namun, ketika awak media mempertanyakan apakah Gapoktan sudah dilibatkan dan mengetahui adanya pekerjaan tersebut, IDR memberikan jawaban:
“Tergantunglah, karena di situ ada kelompok tani. Lebih jelasnya tanyakan saja kepada kepala dinas langsung,” demikian jawaban IDR sebagaimana disampaikan dalam komunikasi dengan awak media.
IDR juga menyebutkan bahwa kegiatan tersebut sudah diresmikan dan mendapatkan persetujuan kepala dinas.
Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan lanjutan. Jika kegiatan sudah diketahui dan disetujui oleh kepala dinas, apakah pihak dinas telah memastikan seluruh mekanisme koordinasi dengan kelembagaan petani berjalan sebagaimana mestinya?
Apakah sudah ada sosialisasi, berita acara, dokumen kesepakatan, maupun penjelasan mengenai pembagian peran antara kelompok tani dan Gapoktan?
Seorang petugas PPL yang mengetahui kegiatan pertanian di wilayah kerjanya tentu diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembinaan dan koordinasi kelembagaan petani.
Karena itu, persoalan ini perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari dinas yang membidangi pertanian.
KEPALA DINAS SBN DIMINTA BERTANGGUNG JAWAB MEMBERIKAN PENJELASAN
Awak media selanjutnya berupaya melakukan konfirmasi kepada kepala dinas berinisial SBN untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan proyek cetak sawah seluas 193 hektare tersebut.
Ada beberapa persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh kepala dinas, mulai dari dasar penetapan dua kelompok tani, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, keterlibatan Gapoktan, hingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan hasil pekerjaan.
Sebab, apabila kegiatan tersebut merupakan program pemerintah, maka pihak dinas harus mampu menjelaskan dasar pelaksanaan dan mekanisme pertanggungjawabannya.
Terlebih lagi, PPL IDR sebelumnya menyebutkan bahwa kegiatan tersebut telah mendapatkan persetujuan kepala dinas.
Masyarakat tentu berharap persetujuan tersebut bukan hanya sebatas administrasi, tetapi juga diikuti dengan pengawasan dan kepastian bahwa seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan.
ALAT BERAT SUDAH BEKERJA, NAMUN PAPAN INFORMASI PROYEK TIDAK TERLIHAT
Hal lain yang menjadi sorotan awak media adalah keberadaan sejumlah alat berat yang sedang bekerja di lokasi cetak sawah.
Berdasarkan informasi dan pemantauan yang disampaikan awak media, papan informasi proyek tidak terlihat di sekitar lokasi pekerjaan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Publik perlu mengetahui apakah kegiatan tersebut menggunakan anggaran APBN, APBD, atau sumber pembiayaan lainnya. Begitu pula mengenai besaran anggaran, volume pekerjaan, pelaksana kegiatan, jangka waktu pengerjaan, dan instansi yang bertanggung jawab.
Jika kegiatan dilaksanakan melalui penyedia jasa, informasi mengenai kontrak dan pelaksana pekerjaan perlu dapat dipertanggungjawabkan. Apabila menggunakan mekanisme swakelola, dokumen perencanaan, pelaksana, dan pertanggungjawaban kegiatan juga harus jelas. Tidak terlihatnya papan informasi di lokasi bukan dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Namun, persoalan tersebut perlu dijelaskan oleh pihak dinas sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai masyarakat hanya melihat alat berat bekerja tanpa mengetahui program apa yang sedang dilaksanakan, berapa anggarannya, siapa pelaksananya, dan siapa yang mengawasinya.
SEJUMLAH ATURAN PERLU MENJADI DASAR PEMERIKSAAN
Dalam pelaksanaan program cetak sawah yang melibatkan kelembagaan petani dan kemungkinan penggunaan anggaran pemerintah, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang patut menjadi perhatian.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal 9 mengatur kewajiban badan publik untuk mengumumkan informasi publik secara berkala. Pasal 11 mengatur informasi yang wajib tersedia setiap saat, termasuk keputusan dan kebijakan badan publik beserta dokumen pendukungnya.
Ketentuan ini relevan untuk meminta keterbukaan informasi mengenai program cetak sawah, termasuk dasar kegiatan, anggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2013.
Peraturan ini perlu diperiksa relevansinya dengan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya ketentuan mengenai pedoman teknis pembangunan pertanian dan mekanisme pelaksanaan program yang menjadi dasar kegiatan tersebut.
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 tentang Klasifikasi dan Pembinaan Kelembagaan Petani.
Ketentuan ini berkaitan dengan pembinaan dan penguatan kelembagaan petani. Karena itu, mekanisme hubungan antara kelompok tani, Gapoktan, dan penyuluh pertanian perlu dijelaskan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Undang-undang ini memberikan dasar perlindungan dan pemberdayaan petani, termasuk penguatan kelembagaan petani, peningkatan kapasitas, serta partisipasi petani dalam pembangunan sektor pertanian.
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Apabila pekerjaan cetak sawah menggunakan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Penerapannya perlu dilihat berdasarkan sumber anggaran dan metode pelaksanaan, termasuk apabila menggunakan skema swakelola.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 2 mengatur perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Kedua pasal tersebut dapat menjadi dasar penegakan hukum apabila ditemukan bukti dan terpenuhi unsur tindak pidana korupsi. Dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum, bukan hanya berdasarkan tidak dilibatkannya Gapoktan atau tidak terlihatnya papan proyek.
APARAT PENGAWASAN DAN APH DIMINTA TURUN MELAKUKAN PEMERIKSAAN
Melihat berbagai pertanyaan yang muncul, pemerintah daerah, Inspektorat, dinas terkait, serta Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program cetak sawah di Balun Ijok.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan beberapa hal penting, antara lain:
- – Keabsahan dan dasar penetapan lahan seluas 193 hektare sebagai lokasi cetak sawah.
- Kejelasan sumber anggaran dan besaran dana yang digunakan.
- Dasar penetapan Kelompok Tani Air Nyiur Pandang Sejahtera dan Kelompok Tani Nyiur Melambai.
- Keterlibatan serta koordinasi dengan Gapoktan setempat.
- Dokumen perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan.
- Kesesuaian volume pekerjaan alat berat dengan perencanaan dan realisasi.
- Kejelasan pelaksana, pengawas, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan.
- Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan keterbukaan informasi publik.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, manipulasi dokumen, penyimpangan anggaran, atau kerugian keuangan negara, maka APH diharapkan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
JANGAN SAMPAI PROGRAM CETAK SAWAH HANYA MENJADI KEGIATAN FISIK TANPA TRANSPARANSI
Program cetak sawah seluas 193 hektare semestinya menjadi langkah penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Bangka.
Namun, keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari banyaknya alat berat yang bekerja atau luasnya lahan yang dibuka. Lebih dari itu, harus ada transparansi, koordinasi kelembagaan, kejelasan penggunaan anggaran, serta manfaat nyata bagi petani.
Ketika Gapoktan mengaku tidak dilibatkan, sementara PPL menyatakan mengetahui kegiatan dan menyebut telah mendapatkan persetujuan kepala dinas, maka perbedaan keterangan tersebut perlu segera dijelaskan.
Pertanyaan publik pun semakin menguat: mengapa Gapoktan tidak mendapatkan pemberitahuan? Siapa yang menentukan dua kelompok tani tersebut? Mengapa papan informasi proyek tidak terlihat? Dan bagaimana kepala dinas memastikan kegiatan seluas 193 hektare ini berjalan sesuai prosedur?
Pemerintah daerah jangan menutup mata terhadap persoalan tersebut. Transparansi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.
Awak media akan terus melakukan penelusuran dan membuka ruang hak jawab kepada kepala dinas berinisial SBN, PPL IDR, Ketua Gapoktan R, Ketua Kelompok Tani APD dan OSR, serta pihak pelaksana kegiatan.
Sebab, setiap program yang menggunakan fasilitas atau anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak ada persoalan, berikan penjelasan secara terbuka. Namun, apabila ditemukan penyimpangan, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.








