Bangka, satudetiknasional.com โ Pelaksanaan program cetak sawah seluas kurang lebih 193 hektare di Desa Balun Ijok, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadi sorotan publik. Program yang disebut telah dirintis sejak tahun 2016 dan direncanakan sebagai lahan percontohan persawahan di Bangka Belitung tersebut kini menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme pengelolaan, keterlibatan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta transparansi pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Media Online ini, program cetak sawah tersebut dibagi menjadi dua kelompok tani yang disebut sebagai pengelola kegiatan. Kelompok pertama bernama Air Nyiur Pandang Sejahtera, dengan ketua kelompok berinisial AR.I. Sementara kelompok kedua bernama Nyiur Melambai, yang diketuai oleh OSR.
Kedua kelompok tani tersebut disebut mengelola program cetak sawah dengan luas keseluruhan sekitar 193 hektare. Program ini diharapkan menjadi salah satu percontohan pengembangan sektor pertanian, khususnya persawahan, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Namun, berdasarkan informasi narasumber kepada Awak Media ini, kegiatan fisik proyek tersebut baru mulai berjalan pada November 2026.
Gapoktan Mengaku Tidak Dilibatkan dalam Pelaksanaan Program
Menurut keterangan narasumber, Gapoktan setempat diduga tidak mengetahui secara jelas adanya pelaksanaan proyek cetak sawah tersebut.
Media ini kemudian melakukan konfirmasi kepada ketua Gapoktan yang baru menjabat, berinisial R. Dari hasil konfirmasi tersebut, R menyampaikan bahwa
โDirinya tidak dilibatkan dalam kegiatan proyek cetak sawah di Balun Ijok,โ ujar R.
PPL IDR Mengaku Mengetahui Kegiatan, Namun Jawaban Terkait Gapoktan Menimbulkan Pertanyaan
Untuk memperoleh kejelasan, Awak Media ini melakukan konfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp kepada petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berinisial IDR. IDR menjawab bahwa dirinya mengetahui kegiatan tersebut. Saat ditanya apakah Gapoktan juga mengetahui, IDR menyampaikan.
โYa, itu tergantunglah. Itu kan sudah diresmikan oleh Kepala Dinasnya,โ ungkap IDR.
Saat ditanya soal papan informasi proyek yang belum terlihat padahal alat berat sudah bekerja,
โPersoalan tersebut nantinya akan ditanyakan kepada Ketua Kelompok Tani dan menyarankan wartawan menghubungi Kepala Bidang atau Kepala Dinas,โ jawab IDR.
Kepala Dinas SBN Dikonfirmasi, Belum Memberikan Jawaban Substantif
Media JurnalisCyber berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Dinas berinisial SBN. Sambungan telepon ditolak. Setelah itu, Kepala Dinas mengirimkan pesan WhatsApp dengan pertanyaan.
โAda perlu apa?,โ tulisannya dalam pesan WhatsApp.
Setelah disampaikan maksud konfirmasi, hingga berita ini disusun, belum diperoleh jawaban substantif dari Kepala Dinas.
Papan Informasi Kegiatan dan Transparansi Anggaran Dipertanyakan
Hal lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan papan informasi proyek yang menurut informasi lapangan belum terlihat ketika alat berat mulai bekerja.
TINJAUAN ATURAN HUKUM DAN REGULASI TERKAIT
Agar pemberitaan berimbang dan memiliki dasar hukum yang jelas, terdapat sejumlah regulasi yang diduga berkaitan langsung dengan pelaksanaan proyek cetak sawah tersebut, antara lain:
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP):
Pasal 2 dan Pasal 11 menegaskan bahwa setiap informasi kegiatan yang menggunakan anggaran negara adalah informasi publik yang wajib dibuka. Ketidakadaan papan proyek dan tidak adanya penjelasan sumber anggaran diduga tidak sejalan dengan asas transparansi dalam UU KIP.
2. Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengembangan Perluasan Sawah:
Dalam Permentan ini diatur jelas bahwa:
โ Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) harus diusulkan oleh Gapoktan dan diketahui oleh Kepala Desa, PPL, dan Dinas.
โ Pelaksanaan harus melibatkan Gapoktan sebagai kelembagaan petani di tingkat desa.
โ Apabila Gapoktan menyatakan tidak dilibatkan, maka diduga ada ketidaksesuaian dengan Juklak/Juknis Permentan tersebut.
3. Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2017 tentang Klasifikasi dan Pembinaan Kelembagaan Petani:
Gapoktan adalah kelembagaan petani yang menjadi wadah koordinasi kelompok tani. Program pemerintah yang menyasar kelompok tani wajib berkoordinasi dengan Gapoktan.
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani:
Pasal 74 menegaskan pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pertanian untuk mencegah penyimpangan yang merugikan petani.
5. Perpres No. 16 Tahun 2018 Jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
Jika proyek menggunakan APBN/APBD, maka wajib ada dokumen perencanaan, RAB, dan papan informasi sebagai bentuk akuntabilitas. Jika melalui swakelola, Pasal 47-48 Perpres mengatur mekanisme penunjukan kelompok masyarakat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Potensi Pidana Jika Ada Penyimpangan:
Apabila dalam pelaksanaannya diduga terdapat manipulasi dokumen CPCL, penggelembungan anggaran, atau penggunaan anggaran fiktif, maka dapat merujuk pada:
โ UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan Pasal 3: Setiap perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri/orang lain dan merugikan keuangan negara dapat dipidana.
Pemerintah dan Aparat Pengawasan Diminta Melakukan Pemeriksaan
Dengan luas lahan 193 hektare, program cetak sawah di Balun Ijok bukanlah kegiatan kecil. Pemerintah Kota Pangkalpinang, dinas pertanian terkait, Inspektorat, serta instansi pengawasan diminta melakukan penelusuran terhadap:
1. Dokumen awal pembentukan program sejak 2016 dan CPCL.
2. Legalitas dan SK kedua kelompok tani Air Nyiur Pandang Sejahtera dan Nyiur Melambai.
3. Sumber anggaran dan nilai pembiayaan proyek (APBN/APBD).
4. Juknis/Juklak pelaksanaan dari Kementerian Pertanian.
5. Mekanisme pelaksanaan dan alasan Gapoktan tidak dilibatkan.
6. Kesesuaian pekerjaan fisik dengan target luas 193 hektare.
Media Online ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Kepala Dinas SBN, PPL IDR, Ketua Kelompok AR.I dan OSR, serta pihak terkait lainnya sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.
(*/Red/Yuliana).






