BANGKA โ Kasus dugaan intimidasi, perampasan alat komunikasi, serta penghalangan tugas jurnalistik yang menimpa Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bangka, Ahmad Wahyudi, resmi dilaporkan ke pihak Kepolisian Resor (Polres) Bangka. Laporan tersebut dilayangkan menyusul insiden panas saat peliputan dugaan penyelundupan pasir timah di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada Senin (10/11/2026).
Kedatangan Ketua SMSI Bangka bersama jajaran pengurus dan anggota ke Mapolres Bangka pada Senin malam didasari oleh komitmen untuk mencari keadilan serta menegakkan supremasi hukum atas profesi jurnalis yang dilindungi undang-undang.
Peristiwa ini bermula ketika sebuah mobil Toyota Avanza berwarna hitam yang diduga kuat membawa muatan karung berisi pasir timah mengalami pecah ban di ruas jalan Kenanga, tidak jauh dari Kantor Kelurahan Kenanga.
Ahmad Wahyudi yang kebetulan berada di lokasi bersama sejumlah awak media mendapati kejanggalan pada kendaraan tersebut. Saat didekati untuk memastikan situasi, terlihat para terduga pelaku tengah memindahkan karung-karung berisi pasir timah dari mobil Avanza yang mengalami pecah ban ke atas sebuah truk yang disiagakan di lokasi.
Namun, upaya peliputan dan dokumentasi yang dilakukan secara sah oleh insan pers justru berujung pada tindakan represif. Para terduga pelaku diketahui melakukan intimidasi secara verbal, merampas telepon genggam milik Ketua SMSI Bangka, serta menghapus data berupa foto dan video hasil peliputan di lokasi kejadian. Berkat bantuan warga sekitar yang melerai, Ketua SMSI Bangka beserta rombongan akhirnya berhasil mengamankan diri dari lokasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Laporan resmi pengurus SMSI Bangka langsung diterima oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Bangka. Dalam pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berlangsung sekitar satu jam di ruang penyidik, pihak kepolisian menggali keterangan kronologis secara mendalam terkait unsur pidana penghalangan kerja pers, intimidasi, hingga perampasan barang pribadi.
Ahmad Wahyudi menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil bukan tanpa alasan. Ia mendesak pihak Polres Bangka untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut secara transparan dan profesional.
“Langkah ini kami ambil sebagai bentuk perlindungan hukum bagi seluruh jurnalis. Jika tindakan melanggar hukum seperti ini dibiarkan dan tidak ditindak tegas, dikemudian hari dikhawatirkan akan banyak wartawan atau jurnalis yang mengalami tindakan serupa saat menjalankan fungsi kontrol sosial di lapangan,” ujar Ahmad Wahyudi usai menjalani pemeriksaan.
Tindakan menghalang-halangi tugas jurnalistik merupakan pelanggaran serius terhadap hukum positif di Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers):
Pasal 18 Ayat (1): โSetiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).โ
Pasal 4 Ayat (2) & (3): Menjamin bahwa pers nasional bebas dari penyensoran, pembredelan, serta dijamin haknya dalam mencari, memperoleh, dan mengekspresikan gagasan serta informasi.
Pasal 8: โDalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum dari negara.โ
Kasus ini kini menjadi sorotan tajam publik di Kabupaten Bangka. Masyarakat dan insan pers mendesak aparat penegak hukum (APH) tidak hanya mengusut tuntas pelaku intimidasi terhadap jurnalis, tetapi juga membongkar tuntas sindikat di balik aktivitas dugaan penyelundupan mineral timah ilegal yang meresahkan tersebut.
